Focus Group Discussion III Hakim Niaga Seluruh Indonesia guna membahas Permasalahan Perkara Niaga (Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Hak Kekayaan Intelektual)
Makassar, 11 - 14 Oktober 2023 || Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM. Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. menghadiri dan memberikan sambutan pada pembukaan Focus Group Discussion III (FGD) Hakim Niaga Seluruh Indonesia guna membahas Permasalahan Perkara Niaga (Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Hak Kekayaan Intelektual) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.
Bertempat di Hall Macora The Rinra Hotel Makassar Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 11 hingga 14 Oktober 2023.
Hadir sebagai Penelis dalam Kegiatan FGD ini Ketua Kamar Perdata / Hakim Agung YM. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
Para Hakim Agung Kamar Perdata YM. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., YM. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., YM. Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H., YM. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., YM. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan YM. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
Turut hadir Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Kep. Riau, dan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pada Mahkamah Agung sebagai moderator FGD ini.
Para Peserta FGD berasal dari Hakim Tingkat pertama pada Seluruh Pengadilan Negeri dengan perkara Niaga yang ada di Indonesia.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas