Pengantar Alih Tugas Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Yustisi dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Makassar
Makassar, 1 Setember 2023 || "Jika pertemuan adalah awal dari perpisahan, maka perpisahan adalah awal dari keindahan dalam pertemuan yang selanjutnya."
Bertempat di Aula Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Lt. 2 Pengadilan Tinggi Makassar, telah berlangsung Acara Pengantar Alih Tugas Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Yustisi, dan Kepala Bagian Pengadilan Tinggi Makassar:
1. YM. Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
2. YM. Ibu Dr. Hj. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.
3. YM. Bapak H. Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
4. YM. Bapak Muhammad Damis, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.
5. YM. Bapak Andi Maulana S.H., M.H. Hakim Yustisi Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng.
6. Bapak Muhammad Azwar, S.E., Ak., M.M. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Makassar menjadi Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Terimakasih atas sumbangsih yang luar biasa pada Pengadilan Tinggi Makassar. Semoga semakin sukses.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas