Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Dan Banding 2022
Jakarta – Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia memperpanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran penerimaan Calon Hakim ad hoc Pengadilan HAM sampai dengan kamis 30 Juni 2022, pukul 23.59 WIB.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Ketua pansel Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Hak Asasi manusia:
Sosialisasi Kegiatan Virtual Account PP IKAHI

Pengumuman Kelulusan Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVII Tahun2022
Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVII Tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, peserta yang dinyatakan lulus sebagai berikut.
Untuk Informasi lebih lanjut, berikut daftar nama peserta yang lulus seleksi.
Download File pada Link Dibawah:
Pengumuman Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVII Tahun 2022.pdf
Pembinaan Teknis dan Administrasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis, 23 Juni 2022 || Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Ibu Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H., M.H didampingi oleh Bapak Drs. Djamaluddin Daeng Ngemba, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Makassar dan Bapak Mursyid Saleh, S.E sebagai Plh. Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar beserta seluruh Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Makassar mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual di Aula Lt. I Pengadilan Tinggi Makassar.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas












