logo web ptmks

  • 1a

      Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
      Salam Sejahtera
      Om SuwastiAstu
      Dan Salam Kebajikan Untuk Kita Semua.

     

    Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatNya sehingga Pengadilan Tinggi Makkassar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat

    Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tue15Sep2020

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN RINGKAS

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat dari beberapa poin dibawah ini.

A. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.
Transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan1. Tersirat Maksud tersebut di atas bahwa ketersediaan instrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan kebutuhan yang mutlak menjadi perhatian penting bagi setiap Badan Publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra-implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
 
B. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 

Pengadilan Tinggi Makassar dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi, sistem informasi penelurusan perkara dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi, Meja Pengaduan yang ada pada Pengadilan Tinggi Makassar

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Tinggi Makassar berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti meja informasi dan pengaduan yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang hingga layanan informasi publik online melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), website, Eraterang, E-court, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dalam mendapatkan informasi publik maupun penelurusan perkara secara langsung melalui website resmi di alamat www.pt-makassar.go.id dan untuk SIPP di alamat https://sipp-banding.mahkamahagung.go.id/

Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

 WhatsApp Image 2020 09 14 at 14.11.54

WhatsApp Image 2020 09 14 at 11.12.21

 

 WhatsApp Image 2020 09 14 at 11.12.13

 WhatsApp Image 2020 09 14 at 11.11.55

 

WhatsApp Image 2020 09 14 at 11.11.44

Pencarian

Hasil Survey IKM & IPK

LAP BARU

Standar Pelayanan

standar pelayanan

Kuesioner Survey IKM & IPK

 Bantu kami untuk meningkatkan
 pelayanan, dengan mengisi survey
 dibawah ini !!!
survei ikmsurvei korupsi

Jadwal Sidang

img tautan jadwal sidang

Media Sosial

fb youtube2 ig

Pengumuman

Tautan

img tautan webimg tautan web

Statistik Pengunjung

105820
Hari ini
Bulan ini
Total
359
11123
105820
IP Address anda : 18.215.62.41
27-10-2020 20:12:53

ecourt

siwas

dirput

ecourt

Help Desk